1. Secara
etimologi, istilah otonomi berasal dari kata autos, artinya ….
a. bersama
b. berkelompok
c. sendiri
d. individu
2. Undang-undang
yang mengatur Pemerintah Daerah, yaitu ….
a. Undang-Undang
No. 31 Tahun 2004
b. Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004
c. Undang-Undang
No. 33 Tahun 2004
d. Undang-Undang
No. 34 Tahun 2004
3. Pelaksanaan
otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 ….
a. Pasal
17
b. Pasal
18
c. Pasal
19
d. Pasal
20
4. Undang-Undang
No. 33 Tahun 2004 merupa-kan undang-undang mengenai ….
a. perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
b. otonomi
daerah
c. pemerintahan
daerah
d. kewenangan
daerah
5. Jika
ditafsirkan otonomi daerah adalah pe-limpahan kewewenangan atau pemberian
kewenangan dari pemerintah ….
a. pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat
b. pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah
c. pemerintah
asing kepada pemerintah daerah
d. pemerintah
pusat kepada pemerintah asing
6. Pelaksanaan
otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan ….
a. anarki
dalam suatu negara
b. sosialisasi
dalam suatu negara
c. demokrasi
dalam suatu negara
d. modernisasi
dalam suatu negara
7. Berikut
ini yang bukan merupakan bidang kewenangan pemerintah daerah dalam pe-laksana
an otonomi daerah, adalah ….
a. eksploitasi
kekayaan hutan
b. penataan
tata ruang kota
c. pelaksanaan
kegiatan administratif
d. menetapkan
kebijakan moneter
8. Pelaksanaan
otonomi daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi ….
a. masyarakat
setempat
b. pemerintah
pusat
c. pemerintah
asing
d. presiden
bersama DPR
9. Berikut
ini merupakan contoh parti sipasi warga negara, yaitu ….
a. beramai-ramai
membangun rumah mewah
b. mengikuti
pemilihan umum
c. membangun
jalan tol
d. memilih
pemimpin perusahaan
10. Akibat
yang tidak timbul jika terjadi suatu ketidak adilan dalam masyarakat adalah ….
a. meningkatnya
tindakan kriminal
b. sulit
mewujudkan kesejahteraan bersama
c. menambah
fakir miskin dan anak terlantar
d. membatasi
persediaan kebutuhan pokokrakyat
11. Peran
serta masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan sifat dasar manusia sebagai
makhluk ….
a. Tuhan
b. sosial
c. individu
d. kelompok
12. Gotong
royong memiliki manfaat seperti berikut, kecuali ….
a. menguntungkan
negara
b. meringankan
beban, waktu, dan biaya
c. meringankan
sikap solidaritas serta menumbuh kan rasa kekeluargaan
d. mempertinggi
ketahanan bersama
13. Kebijakan
publik di negara Indonesia tertuang secara tertulis dalam bentuk ….
a. peraturan
adat daerah
b. peraturan
perundang-undangan
c. peraturan
otonomi
d. peraturan
bersama
14. Lembaga
atau orang yang berhak membuat kebijakan publik, yaitu ….
a. MPR
dan DPR
b. lurah
c. kepala
keluarga
d. kepala
desa
15. Pentingnya
partisipasi sesuai dengan pelaksanaan pembangunan dimaksudkan agar ….
a. pembangunan
yang kita rencanakan dapat terlaksana lebih cepat
b. dapat
mempercepat tercapainya kemak-mur an dan ketenteraman hidup
c. dapat
menurunkan tingkat kriminalitas di kota dan di desa
d. bangsa
Indonesia memiliki calon pemimpin handal di masa depan
16. Asas
yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu
disebut asas ….
a. desentralisasi
b. sentralisasi
c. dekonsentrasi
d. perbantuan
17. Tidak
terdapat perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah
pusat dan urusan yang diatur oleh daerah-daerah otonom merupa kan sistem….
a. otonomi
material
b. otonomi
formal
c. otonomi
nyata
d. otonomi
riil
18. Gotong
royong perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebab ….
a. merupakan
kebiasaan suku bangsa
b. merupakan
ciri khas daerah tertentu
c. dapat
mewujudkan ketenangan dalam ling kungan
d. dapat
mewujudkan kesejahteraan bersama
19. Salah
satu bentuk perpaduan atau gabungan antara sistem otonomi formal dan sistem
otonomi materiil melahirkan sistem ….
a. otonomi
material
b. otonomi
formal
c. otonomi
nyata
d. otonomi
riil
20. Contoh
peran serta unsur-unsur dalam kegiatan pemerintahan adalah ….
a. menunjukkan
kekayaan
b. membangun
hotel-hotel berbintang
c. bekerja
keras untuk memenuhi kebutuhan
d. membayar
pajak tepat pada waktunya
21. Kewenangan
daerah otonomi untuk dapat mengurus dan mengaturkepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri disebut . . .
a. otonomi
daerah
b. daerah
otonom
c. kewenangan
daerah
d. daerah
22. Kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu,berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan aspirasi masyarakat sendiri
adalah . . . .
a. otonomi
daerah
b. kewenangan
daerah
c. daerah
d. daerah
otonom
23. Pelaksanaan
asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalamkedudukannya sebagai .
. . .
a. peraturan
daerah otonom
b. wilayah
administrasi
c. aspek
demokrasi
d. badan
otorita
24. Pelaksanaan
otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerahkabupaten dan . . . .
a. provinsi
b. wilayah
administrasi
c. daerah
otonom
d. daerah
kota
25. Pelaksanaan
otonomi daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.. . . .
a. 5
Tahun 1998
b. 39
Tahun 1999
c. 9
Tahun 1998
d. 32
Tahun 2004
26. Pemerintah
daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah . . . .
a. kepala
daerah dan wakil kepala daerah
b. kepala
daerah, wakil kepala daerah, sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga
teknis lainnya
c. kepala
daerah dan perangkat daerah
d. perangkat
daerah lain seperti camat dan lurah
27. Sejumlah
kebijakan publik tertulis dalam . . . .
a. Pancasila
b. UUD
1945
c. Peraturan
perundang-undangan
d. Kebijakan
umum
28. Proses
perumusan undang-undang perpajakan yang melibatkan beberapa pihak, dapat
dikategorikan ke dalam bentuk kebijakan publik . . . .
a. substantif
b. distributif
c. prosedural
d. liberal
29. Bentuk
partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik antara lain . . . .
a. berusaha
meyakinkan pemerintah yang terkait kebijakan tersebut untuk menyetujuinya
b. menulis
surat kepada wakil rakyat
c. ikut
berdemonstrasi
d. memberi
kesaksian dalam dengar pendapat publik
30. Konsekuensi
bagi masyarakat bila tidak berpartisipasi dalam pembuatankebijakan publik,
antara lain . . . .
a. masyarakat
harus menerima kebijakan tersebut apapun resikonya, menguntungkan ataupun tidak
menguntungkan baginya
b. memungkinkan
munculnya penyelewengan-penyelewengan
c. masyarakat
menjadi apatis/acuh
d. masyarakat
belum bersikap demokratis
31. Kegiatan
yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di lingkungansekolah, misalnya. .
. .
a. para
siswa dan ketua murid melaksanakan kebersihan kelas sesuai dengan jadwal piket
yang berlaku
b. siswa
membuat silabus mata pelajaran
c. OSIS
menyusun jadwal pelajaran
d. siswa
mengatur keperluan uang dari orang tua untuk membantupekerjaan orang tuanya
32. Penataan
lingkungan hidup dan fasilitas umum merupakan salah satu contoh pelaksanaan
otonomi daerah di lingkungan . . . .
a. keluarga
b. lembaga
swadaya masyarakat
c. masyarakat
d. sekolah
33. Yang
termasuk pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ialah .
. . .
a. bagi
hasil pajak
b. pinjaman
daerah
c. pajak
daerah
d. dana
alokasi khusus
34. Menurut
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan
kota dipilih . . . .
a. secara
demokratis
b. secara
langsung oleh rakyat
c. sesuai
undang-undang
d. dicalonkan
oleh DPRD I dan II
35. Seluruh
bidang pemerintahan adalah kewenangan daerah, kecuali. . . .
a. politik
luar negeri, hankam, moneter, fiskal, dan agama
b. memilih
kepala daerah
c. membuat
peraturan daerah
d. menetapkan
APBD
36. Contoh
pelaksanaan asas medebewind (tugas pembantuan) ialah . . . .
a. pelaksanaan
transmigrasi, GNOTA, dan KB
b. pemilihan
gubernur
c. penetapan
pajak
d. penentuan
APBD
37. Perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahdiatur dalam . . . .
a. UU
Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004
b. UU
Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004
c. UU
Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004
d. UU
Republik Indonesia No. 6 Tahun 2004
38. Kerja
sama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam . . . .
a. menetapkan
peraturan daerah
b. menetapkan
kepala daerah
c. pengangkatan
perangkat daerah
d. pengaturan
terhadap peraturan daerah
39. Kesenjangan
yang lebar antara daerah dan pusat dalam kepemilikan sumber daya alam, misalnya tampak dalam . . . .
a. bagi
hasil minyak bumi 65% untuk pusat dan 15% untuk daerah
b. ditetapkannya
Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000
c. daerah
tidak memiliki sumber daya alam sama sekali, karenadiserahkan seluruhnya kepada pemerintah pusat
d. dijualnya
sumber daya alam kepada pihak asing
40. Penyelenggaraan
otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksudpemberian otonomi. Pernyataan
ini merupakan prinsip otonomi dalamarti . . . .
a. seluas-luasnya
b. bertanggung
jawab
c. nyata
d. utuh
Tanggal 25 Oktober 2014
